Makassar | Mahar Politik dan Politik Uang yang berdampak pada kebijakan publik kembali menjadi perbincangan hangat para politisi dan pengamat politik. Hal tersebut terungkap pada dialog publik yang diselenggarakan oleh Forum Kajian Politik Sulsel di warkop Dottoro jln Boulevar Makassar dengan tema “Mahar Politik dan Politik Uang Vs Kebijakan Publik. Senin (5/11)
Pada dialog tersebut menghadirkan narasumber yakni Ir A. Razak Wawo Politisi PDI Perjuangan, Muhammad Asratillah politis Partai Perindo, juga Arqam Azikin selaku pengamat politik dan Kebangsaan.
Persaingan yang ketat dari para caleng, sehingga sebagian dan bahkan kebanyakan akan memainkan peran politik uang (money politic) agar bisa memenangkan kontestasinya dalam merebut kursi di legislatif.
Ir A. Razak Wawo menjelaskan bahwa mahar dan money politik itu sangat berbahaya, oleh karena itulah sehingga KPU melarang money politik.
Dia (Razak Wawo) mengatakan bahwa “para calon itu memiliki angan angan, karena adanya mahar politik ini sehingga mereka berpikir mengharapkan yang lebih besar dari itu ketika menang”
Di sisi lain, Asratillah menjelaskan lewat kesempatan pada dialog tersebut bahwa mahar politik berdampak pada kebijakan publik, para calon ketika berada pada kursi empuknya akan mengabaikan hal hal yang bersifat kepentingan publik.
“kita lihat bahwa mereka terikat pada kebijakan partai, sehingga pada saat mengambil kebijakan justru mengabaikan kepentingan publik”. Jelasnya
Dari praktek mahar politik dan money politik tersebut tentu berdampak pada kebijakan publik. oleh karena itu, kata Arqam “DPR harus memperketat aturan yang mengatur mahar politik dan politik uang”.
“kita perlu memberikan edukasi pada masyarakat agar praktek mahar politik dan politik uang tidak akan terjadi lagi”. Tutup Arqam Azikin.
Tonton Videonya :
Leave a Reply