Warning: Creating default object from empty value in /home/jurnal8.com/public_html/wp-content/plugins/fourmagz-core/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Mahar Politik dan Politik Uang Vs Kebijakan Publik, Begini Kata Pengamat Politik – Berita Terbaru jurnal8.com | Dunia Politik Hingga Hiburan‎
Berita Terbaru jurnal8.com | Dunia Politik Hingga Hiburan‎

Mahar Politik dan Politik Uang Vs Kebijakan Publik, Begini Kata Pengamat Politik

Makassar | Dialog Publik dengan tema “Mahar Politik dan Politik Uang VS Kebijakan Publik” yang dilaksanakan oleh Forum Kajian Politik Sulsel di warkop Dottoro jln Boulevar Makassar. Senin (5/11)

Pada dialog tersebut dipandu oleh beberapa narasumber handal salah satunya adalah Arqam Asikin selaku pengamat politik dari akademisi.

Persaingan yang ketat dari para caleng, sehingga  sebagian dan bahkan kebanyakan akan memainkan peran politik uang (money politic) agar bisa memenangkan kontestasinya dalam merebut kursi di legislatif

“Kita hitung aja 9 caleg dalam satu partai dikali dengan 15 Partai dalam satu dapil akan menghasilkan sekian banyaknya para caleng yang merebutkan beberapa kursi”. Jelas Arqam

Foto : Dialog Publik dengan tema “Mahar Politik dan Politik Uang Vs Kebijakan Publik”.

Di sisi lain, pertarungan internal para calon dalam satu partai juga berdampak pada istilah mahar politik, “terkadang nomor urut itu menjadi hal yang diburu oleh para calon”. tambah Arqam

Dari prakter mahar politik dan money politik tersebut tentu berdampak pada kebijakan publik. oleh karena itu, kata Arqam “DPR harus memperketat aturan yang mengatur mahar politik dan politik uang”.

Diakhir pembicaraanya, Arqam berharap “Perlu ada kerjasama dalam pendidikan politik untuk mengedukasi masyarakat agar bisa diselesaikan persoalan mahar politik dan politik uang”

Masyarakat harus pintar menghindari money politic (politik uang), karena itu berdampak pada kebijakan publik dan masa depan bangsa selama 5 tahun. Jangan karena uang, sehingga kita harus menjual masa depan bangsa ditangan para bandit politik.