Awalnya Saksi Ketika Jaksa Temukan Dua Alat Bukti, Dua Rekanan Dititipkan Ke Rutan

Jurnal8.com| Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur, akhirnya melakukan penahanan terhadap dua tersangka rekanan proyek pemeliharaan berkala Jalan Sonok Karang Tengah, Kecamatan/Pulau Sapudi, Kamis (6/12/2018).

Sementara penahanan dua tersangka tersebut, yakni FAH dan HA itu dilakukan Kejari, setelah penyidik melakukan sekitar 3,5 jam dan menemukan dua alat bukti yang cukup.

“Hari ini mereka kami tahan,” kata Kasi Intel Kejari Sumenep Rahadian Wisnu Wardana, pada media ini.

Menurutnya, kedua tersangka itu merupakan warga Kabupaten Sumenep. Dan mereka merupakan rekanan proyek pekerjaan jalan dengan nilai kontrak Rp 925.420.000.

“Awalnya mereka kami periksa sebagai saksi, setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti dan dilakukan gelar perkara maka penyidik menaikan status FHA yang semula sebagai saksi telah ditingkatkan menjadi tersangka I dan tersangka II berinisial AH.

Dan usai ditetapkan tersangka, keduanya langsung dilakukan penahanan. Mereka dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Sumenep,” terangnya.

Dikatakan, kedua tersangka dalam pekerjaan yang dibiayai melalui APBD tahun 2018 telah menerima uang muka pekerjaan sebesar Rp277.626.000. Namun, uang muka yang diterima tidak dipergunakan untuk pembelian barang. Sehingga ditengah perjalanan diputus kontrak.

“Uang muka tersebut tidak dipergunakan sebagai mestinya dan dipergunakan untuk keperluan pribadi, ehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 247.400.000,” jelasnya.

Perbuatan dua tersangka melanggar pasal 2 Jo. pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Subsidiair Pasal 3 Jo. pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rls)