KPK Ciduk 20 Oknum Pegawai PUPR, Ini Tanggapan Menteri Basuki

Jurnal8com |Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 20 orang, diantaranya pejabat Kementerian PUPR. Bahkan Ada pejabat selevel direktur di bawah Ditjen Cipta Karya yang diamankan pada Jum’at (28/12/2018).

“Total 20 orang, itu juga semuanya pegawai Negeri dari PUPR dan ada juga dari unsur PPK yang selevel direktur di bawah Cipta Karya. ” jelas Febri Diansyah Humas KPK.

Tertangkap tangannya 20 orang dari PUPR dan unsur PPK dibenarkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia menduga OTT terkait proyek pengadaan air minum di sejumlah daerah.

Selain itu, KPK juga telah menyita uang SGD 25 ribu dan Rp 500 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kementerian PUPR.

OTT itu disebut KPK diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah di Indonesia. Hingga saat ini KPK masih melakukan pengembangan penyelidikan dengan asumsi ada pelaku pelaku lain yang ikut berkolaborasi di proyek pengadaan air minum. ” buat rekan media nanti akan kami beritahukan perkembangannya”, imbuh Febri Diansyah Humas KPK.

Merespons peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan pegawai Kementerian PUPR pada Jumat (28/12), Menteri Basuki menyampaikan, “Saya sangat menyesalkan dan terkejut mengetahui peristiwa tersebut di tengah upaya kami menjalankan amanah pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya”. Ucapnya Seperti dikutip dari laman facebook Kementrian PUPR

Kementerian PUPR menghormati dan menghargai langkah yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk koreksi terhadap upaya Kementerian PUPR yang diserahi amanah dan tanggung jawab membangun infrastruktur di seluruh tanah air melalui dana APBN.

Dalam proses pengadaan barang & jasa hingga pelaksanaannya, Kementerian PUPR senantiasa didampingi dan diawasi secara internal maupun eksternal. Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan asosiasi kontraktor/konsultan untuk penyelenggaraan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, dan tertib.

Sebagai langkah pencegahan diterapkan mekanisme pengawasan ketat dan berjenjang. Menteri Basuki di berbagai kesempatan juga senantiasa menekankan pentingnya menghindari perilaku koruptif untuk menjaga kredibilitas instansi dan kepercayaan masyarakat. (*)