Jurnal8.com|Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Farid Padang, hadiri Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI), Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (2/5).
Giat ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Syafruddin dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.
Dalam kegiatan yang menghadirkan direktur utama dan pimpinan instansi terkait ini, ada 3 (tiga) deklarasi yang ditandatangani, yakni Pertama, Penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan ZI Kawasan Pelabuhan dan Bandara, kedua, Penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan ZI Kawasan Pelabuhan Laut dan Ketiga, Penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan ZI Kawasan Bandar Udara.
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.
2. Mewujudkan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di unit kerja kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.
3. Menerapkan sistem manajemen anti suap di kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.
4. Membangun keterpaduan/sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.
5. Prioritas Pembangunan Zona Integritas Kawasan Tahun 2019
Adapun pembangunan zona integritasnya adalah sebagai berikut :
Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta, Bandar Udara Hasanuddin Makassar, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Bandar Udara Juanda Surabaya, Bandar Udara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Sekupang Batam, Bandar Udara Kualanamu Medan, Bandar Udara Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Belawan Medan dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Sedangkan dalam deklarasi komitmen bersama pembangunan zona integritas kawasan pelabuhan laut, masing-masing pihak terkait berkomitmen bersama untuk :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Kawasan Pelabuhan Laut.
2. Mewujudkan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di unit kerja kawasan Pelabuhan Laut.
3. Menerapkan sistem manajemen anti suap di kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.
4. Membangun keterpaduan/sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan Pelabuhan Laut.
5. Prioritas Pembangunan Zona Integritas Kawasan Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Sekupang Batam, Pelabuhan Belawan Medan dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Sementara itu, dalam deklarasi komitmen bersama pembangunan zona integritas kawasan bandar udara masing-masing pihak terkait berkomitmen bersama untuk :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Kawasan Bandar Udara.
2. Mewujudkan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di unit kerja kawasan Bandar Udara.
3. Menerapkan sistem manajemen anti suap di kawasan Bandar Udara.
4. Membangun keterpaduan/sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan Bandar Udara.
5. Prioritas Pembangunan Zona Integritas Kawasan Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta, Bandar Udara Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Juanda Surabaya, Bandar Udara Hang Nadim Batam, Bandar Udara Kualanamu Medan dan Bandar Udara Ngurah Rai Bali. (rls)