Jurnal8. com| PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb pimpin rapat Koordinasi yang dihadiri camat dan lurah se kota Makassar yang diadakan di ruang Sipakatau, Lantai dua, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, No. 2 Makassar. Senin (5/8/)
Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb membahas berbagai program Pemerintah Kota Makassar dengan para camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan dalam menjalankan program pemerintah kota.
Saat ini Pemkot Makassar telah meluncurkan berbagai program dalam meningkatkan pembangunan di kota Makassar khususnya di kecamatan dan di kelurahan diantaranya adalah program Jumat Ibadah, Sabtu Bersih, dan Minggu Sehat.
Tentunya peran camat dan lurah sebagai pemimpin di wilayahnya punya andil besar sebagai ujung tombak mengajak seluruh warganya untuk berpartisipasi menyukseskan program ini.
Iqbal menyampaikan dalam program ini dirinya akan melakukan kunjungan di setiap kecamatan maupun kelurahan yang.mengadakan kegiatan Jumat Ibadah, demikian pula dengan program Sabtu Bersih.
“Saya ingin bulan Oktober coverage areanya sudah sampai 80 persen karena ada sebagaian yang belum tersentuh program Sabtu Bersih masih banyak lubang – lubang drainase dan masih dipenuhi dengan sampah,” ujarnya.
Iqbal menekankan agar para lurah membuat edaran kepada setiap Rumah Tangga bertanggung jawab di lingkungan rumahnya masing – masing disampaikan kepada RT/RW ditiindaklanjuti dengan melakukan pemantauan kebersihan.
“Jila diperlukan tenaga lebih banyak, ada Satgas di kelurahan dan jika besar akan kita arahkan ke DPU,” ucapnya.
Demikian pula dengan produktifitas bank sampah di kecamatan yang selama ini diketahui ada seribuan bank sampah, namun yang beroperasi tidak sampai lima ratusan. Iqbal berharap semuanya dapat di optimalkan
Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb juga menginstruksikan kepada setiap kecamatan dan kelurahan melakukan minimal satu inovasi di setiap kecamatan. Demikian pula dengan pengoptimalisasian penerimaan PBB dan pengelolaan dana kelurahan.
Iqbal juga menekankan setiap camat dan lurah dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tupoksinya dan tidak terlibat dengan kegiatan politik. (*)