Ditengarai PPK dan Pelaksana Proyek Gedung BKKBN Sulsel Tak Peduli Keselamatan Pekerja

Jurnal8.com| Makassar,-  Pembangunan Gedung BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh PT ATTA PRATAMA Sesuai nomor Kontrak 308/SP.03.08/KONTRAK/J1/2020 dengan nilai anggaran Rp 9. 366.388.675, 53,- masa waktu pelaksana 135 hari kerja . 

Hal ini dari hasil pantauan media ini di lokasi terlihat beberapa pekerja yang sedang sibuk bekerja di lantai dua (2) tidak mengikuti protokol kesehatan bahkan tidak memakai keselamatan kerja, padahal terlihat di depan direksi keet ada pengumuman yang bertuliskan utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun kenyataannya beberapa pekerja tidak mengikuti Ssstem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sehingga  menuai sorotan oleh lembaga Swadaya masyarakat.

Foto: Beginilah situasi di Lokasi Proyek Pembangunan Gedung BKKBN Sulsel. (Dok.j8)

Secara terpisah Kepala Bidang Data dan Investigasi Forum Jaringan Informasi Masyarakat Anti Korupsi (Forjimak), Saenal sangat menyesalkan dengan penyedia jasa dalam hal ini pelaksana pekerjaan yang terkesan tidak peduli dengan keselamatan pekerja dengan tidak memperhatikan perlindungan diri kepada para pekerja saat mereka bekerja diatas ketinggian.

“Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”).  Hal ini disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

“Sebagai pemenang proyek pembangunan gedung BKBBN Sulsel tahap 1 yang anggaran miliaran rupiah ditengarai lalai dan terkesan menyepelekan peraturan ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum telah mengatur mengenai SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, tugas, tanggungjawab dan wewenang serta biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. ” Bebermya

Saenal menambahkan, ” Sebelum mereka bekerja seharusnya pelaksana dan PPK tegas agar para pekerja harus gunakan standar K3, karena sebelum pekerjaan ini dilaksanakan pemenang proyek sudah menandatangani kesepakatan dengan pihak PPK untuk memenuhi semua persyaratan yang tertera dalam kontrak serta memenuhi perlengkapan para pekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah”. Tuturnya kepada awak media ini disalah satu kantin dekat kantor kejaksaan Kota Makassar.

Lanjut Saenal, ” Kami berharap PPK, Pengawas Proyek  jangan lalai dalam mengawasi pekerjaan yang dibiayai dari APBN. Kita tak ingin terjadi hal -hal yang tak diinginkan. Cukuplah contoh yang terjadi pada Proyek gedung balai nikah dan manasik haji di Lapadde, Parepare memakan korban.

PPK Proyek Struktur Pembangunan Gedung BKKBN Sulsel,  Farid saat dikonfirmasi mengatakan, ” Silahkan tanyakan ke Humas karena disini kami tidak bisa memberikan pertanyaan sebelum melalui Humas, ” Dengan acuhnya. Rabu (8/10/20)

Saat ingin dikonfirmasi Humas BKKBN Sulsel,  Nandar tak berada di ruangannya, salah satu staf mengatakan, ” pak Nandar lagi keluar. ” Dalihnya. (Laporan Tim)

Baca juga:

https://parepos.co.id/2020/09/proyek-nasional-dua-pekerja-tewas-tertimpa-bangunan/

Leave a Reply