Jurnal8.com|MAKASSAR,~ Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIX Kemenhub RI Suria Abdi, Kepala Dinas Perhubungan Makassar , Mario Said meninjau Dermaga Kayu Bangkoa dan Dermaga Panyua di jalan Pasar ikan Kecamatan Ujung Pandang , Senin 14/6/2021.
Kata Danny kunjungannya bersama kepala Balai BPTD yang mewakili pemerintah pusat mempunyai program membangun Dermaga pelabuhan penyeberangan rakyat.
“Jadi kami bersama BPTD punya program dan dana untuk membangun pelabuhan penyeberangan. Tadinya ditetapkan di Kayu Bangkoa namun Kayu Bangkoa adalah aset pemerintah kota yang sudah tercatat, kalau ini diserahkan ke pemerintah pusat prosesnya makan waktu yang cukup lama, sedangkan dananya sudah siap,” kata Danny
Untuk itu Danny bersama menawarkan alternatif pembangunan pelabuhan di dermaga Pannyu, karena lahannya lebih luas dan juga milik pemerintah Kota Makassar, tapi belum tercatat.
“Jadi bisa langsung kita serahkan ke pemerintah provinsi sehingga alokasi anggarannya dapat dilimpahkan langsung kesini, dengan beberapa syarat syarat yakni dengan kembali dokumen yang dibutuhkan seperti FS Amdal dan DD,” ucapnya.
Untuk itu Danny bersama BPTD siap berkolaborasi dengan BPTD mewujudkan hal tersebut, apalagi anggarannya cukup besar yakni 72 Milyar.
Satu bulan ini saya akan siapkan semua dokumennya. Saya menganggap rugi kalau pemerintah kota tidak mempersiapkan ini dengan baik,” jelasnya.
Ditanya mengenai kapan proses pekerjaan fisik Suria Abdi mengatakan, setelah dokumennya lengkap dibuat oleh pak wali, baru kemudian pihaknya mengusulkan ke pemerintah pusat.
“Nanti kita usulkan setelah dokumen perencanaan dari walikota selesai dan proses pengalihan sertifikat lahan ini juga sudah rampung dialihkan ke kementrian perhubungan. Pemerintah pusat akan memberikan penganggarannya kalau tahun ini selesai,” ujar Suria.
Nantinya Dermaga ini akan melayani tidak hanya kapal kapal kecil antar pulau pulau disekitar Makassar, melainkan juga kapal jenis roro yang akan melayani pelayaran antar provinsi.*