Jurnal8.com|Dua Proyek pengadaan langsung di Rumah Sakit Haji Provinsi Sulawesi Selatan disorot Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK). Proyek yang menelan anggaran dari APBD Sulsel tersebut diduga dilaksanakan tanpa desain.
Tony Iswandi, Ketua Umum L-KONTAK mengatakan, kedua proyek pengadaan langsung tersebut mestinya dilaksanakan dengan mengacu pada perencanaan yang telah diverifikasi oleh Dinas terkait sebagai dasar pelaksanaan.
Bahkan menurutnya, pada portal LPSE timnya tidak menemukan kedua paket proyek itu sebagai informasi untuk publik meskipun dilaksanakan dengan sistim pemilihan pengadaan langsung.
“Dua proyek pengadaan langsung oleh RSUD Haji kami duga tidak memiliki desain perencanaan sebagai dasar pelaksanaan, bahkan kami tidak tahu siapa penyedia jasanya sebab tidak ditampilkan pada portal LPSE,” ungkapnya.
Aktivis Anti Korupsi ini juga menyayangkan Pejabat pengadaan yang dianggapnya terlalu berani melabrak aturan jika hal ini terbukti
“Ada dugaan keras mereka bekerja tidak memegang dokumen kontrak karena tidak memiliki desain perencana sebagai dasar pelaksanaan, kuat dugaan terjadi kongkalikong, ” Ucapnya
I.emahnya sistem pengawasan di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan, menurutnya berakibat proyek yang dilaksanakan itu apakah memang benar dilaksanakan oleh penyedia jasa atau tidak, sehingga pelaksana dianggapnya dengan leluasa melabrak aturan.
“Kami menduga, kinerja Pejabat pengadaan ada niat melanggar hukum dengan cara melaksanakan kegiatan tanpa penyedia jasa yang jelas, dan ini sangat berbahaya bagi paket proyek yang lainnya,” terangnya.
Pekerjaan yang ditengarai tidak ditayangkan di LPSE Sulsel :
1. Waterproofing Gedung Perawatan Ponek I dengan nilai pagu Rp. 200 jt sumber Anggaran APBD
2. Pemeliharaan Ruang Loket Pendaftaran Rawat Jalan Dan Rawat Inap dengan nilai Pagu Rp. 200 jt sumber Anggaran APBD
Hingga berita ini tayang, Humas RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan, Muksin belum menanggapi tanggapan konfirmasi melalui WhatsApp . (Tim)