Jurnal8.com|Makassar – Hamka Darwis mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( DPU) Makassar kembali menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan Jongaya di Kecamatan Tamalate Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jumat (14/01/2022) bertempat di Aula kantor Lurah Jongaya.

Ada empat narasumber yang hadir di acara Musrenbang, dan salah satunya adalah Humas PPID DPU Makassar, Hamka Darwis, dan Kegiatan dibuka langsung Camat Tamalate yang diwakili Sekcam Tamalate H. Emil Yudianto Tajuddin.

Hadir juga dalam Musrenbang Perwakilan dari Bappeda, Puskesmas Jongaya, DLH, Lurah Jongaya dan LPM, RT,RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat setempat.

Dalam sesi jawab tanya Hamka Darwis menjawab keluhan warga soal wisata yang belum terealisasi di tahun sebelumnya dan akan mengawal semua kunjungan warga yang tertunda.

Hamka pun meminta kepada ketua LPM dan Lurah Jongaya agar semua wisata yang diprioritaskan sekiranya dapat dikawal hingga tingkat kecamatan sampai dengan proses kegiatan berlangsung.

“Jadi kami berharap seluruh saran masyarakat benar-benar menjadi skala prioritas utama menjadi kebutuhan warga di wilayah kelurahan Jongaya.

Hamka juga meminta bahwa semua usulan harus dimasukkan dalam sistem informasi perencanaan daerah, Kemudian pihak FKLPM kira-kira mengawal kunjungan masyarakat di tingkat kelurahan sampai dengan di tingkat Musrenbang kecamatan sehingga tidak terputus di satu tahapan tahapan saja,

Sehingga peringatan dari bawah benar benar sampai ke atas dan nanti kami dari dinas PU Makassar yang akan mempertimbangkan secara teknis yang mana sebenarnya skala prioritas diantara seluruh seruan warga kota Makassar terkhusus di kelurahan Jongaya, ujar Alumni SMAN 3 Makassar.

Hamka menjelaskan beberapa hal mengapa kunjungan tersebut tidak terakomodasi, karena dalam dua tahun terakhir ini kami menggunakan sistem informasi perencanaan daerah yang harus dimasukkan dalam sistem maka terkadang ada pilihan yang dianggap prioritas tetapi dilupakan masuk ke sistem.

Kemudian semua Usulan sudah Masuk, namun kami terkendala dalam pengadaan anggarannya, karena yang menentukan berapa pagu masing-masing dinas, selain saran kebutuhan kami ada penyelesaian pagu anggaran yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Tambah Hamka

Untuk dinas PU Makassar secara teknis akan mengusulkan seluruh kebutuhan infrastruktur yang ada sekota Makassar, “Namun di tingkat harga pagu anggaran biasanya kami terkendala dengan pembatasan anggaran yang ada. Katadia
“Sehingga kami harus lebih jeli lagi dalam hal melakukan pemilihan lokasi lokasi mana yang paling diprioritaskan. Urainya Hamka Darwis.