Proyek Ipal Terancam Molor, Anehnya PT AK Tak Kena Sanksi Denda?

“Pelanggaran yang timbul karena cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian/kontrak antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa ini akan sangat minim terjadi jika dilakukan
Pengendalian kontrak dari awal kontrak dan dari waktu kewaktu. Sehingga kedepan tidak ada lagi atau paling tidak dapat diminimalisir terjadinya pengenaan denda keterlambatan Pekerjaan karena pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.”

Jurnal8.com| Proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) diKota Makassar, Sulawesi Selatan dipastikan tak tuntas pada bulan juni 2022.

Pantauan jurnal8.com, proyek yang digarap ke empat kontraktor tersebut terus dikebut. Proyek itu masuk kepaket C-3 dikerjakan PT Karaga Indonusa, C-1 dikerjakan oleh PT Adhi Karya, dan B-1 dikerjakan oleh PT PP.

Kontrak awalnya akan berakhir pada Juni 2022, sementara progres fisik masih belum selesai masih ada beberapa titik dari paket lain yang belum tuntas dan pekerjaan pemasangan jaringan pipa belum sepenuhnya terkoneksi.

Proyek yang dikerjakan Adhi Karya dengan jangka waktu pelaksanaan 900 hari kelender berdasarkan No kontrak HK.01.02/CB29.5.2/2020/01 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 173.254.300.000, sementara Proyek Ipal C3 yang dikerjakan PT Karaga berdasarkan Kode Tender 60490064, Lpsepu.go.id dengan nilai anggaran sebesar Rp63.648.089.742,54 dan Kondisi jalan pada beberapa titik pekerjaan pada sejumlah ruas jalan ditemukan dalam kondisi rusak akibat galian jaringan pipa IPAL Losari Kota Makassar sementara kontrak waktu pelaksanan pekerjaan akan berakhir.

Dikonfirmasi Humas Adhi Karya, Edi menjelaskan bahwa Proyek tersebut sementara masih berjalanan, dan untuk waktu pelaksanaan dari 900 Hari Kelender ada perpanjangan sampai dengan 966 Hari Kerja.

“Kebenaran waktu pelaksanaan kerja kami yang benar adalah yang saya share tadi yaitu Data Teknis proyek Adhi Karya,waktu pelaksanaan 966 Hari kerja (add2), waktu pemeliharaan 365 Hari kelender. Contratc (PO) 10 Januari 2020 “Jelas Edi melalui pesan whatsApp. Jumat (3/6/22)

Edi menambahkan untuk lebih jelasnya adanya penambahan waktu atas pekerjaan tersebut,nanti Kami akan pertemukan dengan pihak pelaksana atau konsultan, karena terkait pekerjaan mereka lebih mengetahui secara teknis. Jelasnya

Ditemui Procurement Projects AdhiKarya,Umar menjelaskan bahwa,Pada kontrak awal Adhi Karya 900 hari kelender, namun ada tambahan addendum kedua yakni 66 hari, sehingga jadinya 966 Hari Kender, kemudian ada lagi penyesuaian design dan pekerjaan tambahan untuk addendum ketiga, ini sementara dalam proses, sampai pekerjaan dibulan desember 2022. Adanya permintaan addendum karena pihak Pemilik Proyek meminta penambahan item item pekerjaan utama salah satunya pembuatan taman/Landscape rumah pompa disamping balai kota, , ujar Umar saat ditemui di warkop 99 yang didampingi Humas Adhi Karya. Jumat (10/6/22)

Pria asal Wajo ini menambahkan, Jadi adanya penambahan waktu karena ada item item pekerjaan utama yang secara sistem memang diperlukan dan salah satunya landscape taman rumah pompa yang nantinya akan digunakan masayaraat untuk joging, selain itu adanya penambahan waktu disebabkan progres pekerjaan yang sempat berhenti akibat kebijakan pandemi covid-19, dimana pada awal pandemi pihak pemilik proyek mengeluarkan instruksi secara resmi untuk tidak ada aktifitas pekerjaan di lapangan kecuali bagian staff dikantor, sehingga keterlambatan ini kami tidak dikenakan denda oleh PPK karena bukan kelalain dari Adhi Karya. Katanya

Awak media ini menanyakan bahwa adanya keterlambatan pekerjaan bukan disebabkan kelalaian penyedia jasa?, Umar membenarkan, keterlambatan tersebut bukan dari pihak kami, kalau kelalaian dari kami otomatis kami (adhikarya) bisa dikenakan denda atas keterlambatan waktu tersebut. Jelasnya.

Ketika ditanya soal capaian progress pekerjaan Proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah ini?, Umar menjelaskan, Diantara lima paket proyek Ipal ini, Alhamdulillah kita punya progres yang paling tinggi, sementara yang lain masih dibawah progres kt, dan untuk target kita, bulan Juli sudah bisa terpenuhi pemancangannya. Insha Allah bisa rampung dan selesai Desember 2022. Pekerjaan Ipal ini harus saling terkoneksi, kita akui Adhi Karya pekerjaan pemasangan pipanya paling besar dengan galian lubang Pit paling dalam mencapai 13 meter, dan untuk pekerjaan pipa ke rumah tangga itu dikerjakan oleh PT.Waskita dua paket, PT. Karaga dan PT.PP khusus pekerjaan pengelolahan limbah.Ungkapnya

Saat ditanya adanya informasi bahwa Adhi Karya bagai anak emas soal pemberian addendum Oleh PPK tanpa dikenakan denda?,Umar dengan tersenyum tipis menjawab bahwa,Kami Tidak merasa dianak emaskan, karena adendum itu ada proses serta prosesdur prosedur yang harus di lengkapi dan penuhi. jika dibandingkan dengan paket lain yang belum berjalan dan sampai saat ini kita tidak tau bagaimana kelanjutan pekerjaan mereka, kalau dibiarkan seperti itu tentu akan berdampak pada pekerjaan yang lain, jangan sampai pekerjaan mereka yang belum terkoneksi kepekerjaan kita sehingga nantinya kita juga terhambat, karena proyek Ipal ini by system yang seharusnya secara bersamaan kerjanya. Jangan sampai sistemnya tidak nyambung kejaringan pipa Induk sementara kontrak Adhi Karya sampai Desember, dan kalau tidak salah dengar dari pihak PUPR, Proyek Ipal ini sudah harus rampung semua sistemnya bulan Februari 2023 sehingga masyarakat bisa menikmati Ipal Makassar ini.Terangnya

Secara terpisah, salah satu konsultan berinisial AR menjelaskan bahwa, Proyek yang tidak bisa diselesaikan sesuai kesepakatan dalam dokumen kontrak seharusnya dikenakan denda sesuai pepres Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 78 Ayat (3) menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah poin f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, Ayat (4) menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) dikenakan poin.e Sanksi denda, dan Ayat (5) menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin f. Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan, sementara ayat (6) menyatakan bahwa penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar1/1000 (satupermil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Nah, Jika penyedia jasa tidak dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan tersebut tentunya berpotensi terjadi kekurangan penerimaan negara. Tidak han yaitu,keterlambatan atas pekerjaan tersebut sehingga tentu belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi masih banyak jalan aspal yang habis digali belum dilakukan perbaikan sehingga nantinya disitu sangat rawan terjadi kecelakaan bagi para pengendara,” Ujar Ar. Minggu (12/06/22)

Lanjutnya,Masalah pandemi covid-19 tahun 2020 lalu, tidak bisa dijadikan alasan oleh para penyedia jasa sementara ditempat lain pekerjaan masih berjalan koq. Kan setelah tandatangan kontrak mereka sudah tahu kewajibannya saat melaksanakan pekerjaan pada saat pandemi covid-19, Para pekerja mengikuti prokes dan wajib pakai masker sesua instruksi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Penyelengaraan Jasa Konstruksi. Jadi pandemi covid-9 tidak bisa dijadikan alasan bagi para penyedia jasa.Katanya

Dia juga menambahkan, Kalau bukan pekerjaan utama seharusnya tidak boleh dilakukan Adendum, itu merupakan resiko para penyedia jasa, kenapa pekerjaan tidak bisa selesai. Lantas ketika permintaan addendum tersebut disetujui, mengapa penyedia tidak dikenakan denda, Ada apa?. Lantas kenapa bisa Konsultan pengawas menyetujui permintaan penyedia jasa sampai 180 hari kerja, inikan aneh bin ajaib ketika permohonan addendum ketiga dikabulkan oleh PPK tanpa dikenakan denda,hal ini perlu di pertanyakan ke KPA dan PPKnya jangan sampai ada cinta segitiga diproyek ini. Tandasnya

Ketika ingin dikonfirmasi PPK Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Setya Adinur tak dapat ditemui menurut salah satu sekuriti, bila ingin bertemu janjian dulu atau menyurat dulu ke Kantor Balai  Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

” Beliau tidak bisa ditemui kalau belum ada instruksi dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah”, ucapnya sambil mengambil buku tamu. (Laporan tim)

Leave a Reply