Jurnal8.com| MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerapkan penanganan stunting di Sulbar berbasis Data Desa Presisi (DDP) sebagai bentuk aksi nyata penanganan stunting, kita menerapkan program keluarga asuh.
” Jadi, setiap pejabat OPD lingkup Pemprov Sulbar, mendampingi keluarga berisiko stunting,” kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik di Mamuju, Selasa.
Penjabat Gubernur menjelaskan bahwa, Kami mengajak para pejabat Eselon II dan III karena ini tanggungjawab kita secara personal. Apalagi, isu stunting adalah isu bersama. Saya pribadi akan memulai keluarga asuh untuk 10 orang keluarga berisiko stunting, Kata Akmal Malik.
Ia mengakui, selama ini koordinasi serta data yang belum akurat serta kurangnya aksi nyata menjadi salah satu persoalan penanganan stunting di Sulbar.
Sehingga, berdasarkan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat rapat koordinasi penanganan stunting di Sulbar pekan lalu, maka penting agar terbangun kolaborasi seluruh pihak dan data yang tepat sasaran.
“Dengan memakai data presisi, kita akan fokus di desa yang dampak kemiskinan ekstrem dan ibu-ibu hamil. Kita lakukan dulu identifikasi. Kita fokus di desa-desa yang ril soal stunting dan kemiskinan ekstrem,” terangnya
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, saat memimpin rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Sulbar, di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju pada Kamis (23/2) lalu, mendorong pemerintah setempat melakukan percepatan penurunan angka stunting.
Provinsi Sulbar kata Wapres, kurun empat tahun terakhir belum dapat keluar dari posisi dengan angka stunting tinggi di Indonesia.
“Bahkan, pada 2022 Sulbar di angka 35 persen. Itu pun mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Ma’ruf Amin.
Provinsi Sulbar kata Ma’ruf Amin, menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Masalah stunting ini masalah besar, masalah penting, salah satu sumber dari upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada stunting,” ujar Ma’ruf Amin.
Kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik kata Ma’ruf Amin, harus segera dihilangkan.
“Kendala koordinasi, kolaborasi dan sinergi, ini harus kita hilangkan. Oleh karena itu hilangkan ego sektoral dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar-berbagai pihak,” tegas Ma’ruf Amin.
Juga dalam mengatasi persoalan yang menjadi pemicu stunting, yakni pernikahan anak lanjutnya, harus melibatkan seluruh pihak melakukan pendekatan, baik edukasi regulasi maupun pendekatan keagamaan.
“Harus diedukasi masyarakat tentang adanya undang-undang, kemudian, pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh mengawinkan anak di bawah umur tapi maslahat atau tidak maslahat. Ini gerakan mencegah perkawinan anak harus masif,” tegasnya ( Rls)
Leave a Reply