Jurnal8.com|Takalar,- Forum Aktivis Mahasiswa (FORMASI) menggelar aksi unjuk rasa  terkait Kerjasama antara PT  LJS dengan  Dinas Kelautan dan  Perikanan Kabupaten Takalar yang dinilai tidak menguntungkan pemerintah daerah Takalar.Senin,(3/4/2023).

Pasalnya,  Sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 belum ada kejelasan kontribusi yang diterima Pemerintah Daerah Takalar dari hasil kerjasama penyewaan cold storage serta pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah yang ditangani  pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar

Menurut para peserta aksi yang mengatasnamakan Forum Aktivis Mahasiswa (Formasi), ” Kerjasama antara PT LJS dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Takalar ditengarai tidak menguntungkan daerah, hal ini diketahui bahwa penerimaan dari hasil pengelolaan Cold Storage tersebut lebih kecil dibanding sewa yang harus dibayarkan bahkan dari tahun 2018 dan 2019 pendapatan sewa yang belum diterima oleh DKP Takalar bahkan anehnya pihak DKP belum melakukan langka penagihan kepada PT LJS . ” ujar salah satu peserta aksi yang merupakan putra daerah Takalar .

Lanjutnya, ”  Kami juga sangat menyayangkan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Takalar yang tidak optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya ” terangnya

Salah satu peserta aksi, Riswan menambahkan, ” Seperti kita ketahui bersama, salah satu pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Takalar berasal dari penyewaan empang. Kami akui pengelolaan Empang  pada awalnya merupakan tupoksi Sekda namun pada tahun 2019 dialihkan pengelolaanya ke Dinas Kelautan dan Perikanan.

” Terdapat Empang yang berada dalam pengelolaan DKP Takalar yang disewakan hanya dua sementara enam Empang tidak disewakan. Lantas hasil sewa dikemanakan?” Kata Riswan dengan nada lantang

Riswan juga menjelaskan bahwa,”  berdasarkan informasi yang kami perolehan terdapat sewa ketiga Empang tersebut telah dibayarkan oleh penyewa melalu sdr. AbK dan sdr HsT yang merupakan pegawai Perusda Panranuangku akan tetapi penerimaan tersebut diduga tidak disetor ke Kas Daerah ” tandasnya

Lanjut Riswan, ”  Permasalahan Ini tidak bisa dibiarkan sebab dampak dari tidak ada ketegasan pihak DKP Takalar sehingga berpotensi terjadi Wanprestasi pembayaran restribusi penyewaan gedung produksi es serta hilangnya  perolehan restribusi pemakaian kekayaan daerah sewa Empang di Dinas Kelautan dan Perikanan Takalar ” Terangnya

Ia juga menjelaskan, Hal ini disebabkan Kadis DKP Takalar tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset daerah sehingga berpotensi kurang pendapatan daerah atas tunggakan sewa Gedung Cold Storage dan Pabrik Es serta terdapat restribusi sewa Empang yang diduga tidak disetor ke Kas Daerah ” Tegasnya kepada awak media ini.

Masih ditempat yang sama, Rian selaku jendral Lapangan pada aksi di DKP Takalar menjelaskan bahwa Adapun tuntutan kami agar sekiranya PJ Bupati Takalar, Setiawan Aswad untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas dan Kepala Bidang PUPPTPI  DKP Takalar  serta diberikan sanksi tegas agar  mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar.

Tak berselang lama, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan datang menemui para peserta aksi unjuk rasa serta menyampaikan bahwa, ”  Temuan yang adik- adik- sampaikan tersebut merupakan kebijakan dari kepala dinas yang lama sehingga untuk pokok permasalahannya kami kurang mengetahui bagaimana persisnya. ” dalihnya

Ia menambahkan, ” Adapun permasalahan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa merupakan masalah yang sementara diselesaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta sementara menunggu hasil pertemuan antara BPK dan PT LJS, maka dari itu kami meminta kepada adik-adik mahasiswa agar bersama-sama mengawal kasus ini sampai tuntas, ” imbuhnya

Sebelum melakukan para aksi membubarkan diri, Rian selalu jendral Lapangan menjelaskan bahwa sebelum aksi ini dilakukan kami sudah pernah melakukan upaya administrasi formal atau persuratan secara resmi perihal Permohonan Klarifikasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten .Takalar pada tanggal 21 Februari 2023 akan tetapi tidak ada tanggapan maupun klarifikasi dari pihak DKP Takalar

Adapun tuntutan kami sudah jelas , Apabila dalam beberapa hari ke depan tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak ” Tegas Rian sambil mengarahkan para peserta aksi bubar secara tertib. ( Laporan Bams)