Jurnal8.com | Bima ,- 1 September 2024 – Tragedi memilukan terjadi di Puskesmas Woha, di mana seorang pria tanpa identitas yang diduga berasal dari Lombok ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengejutkan. Pria malang tersebut ditemukan tewas di halaman Puskesmas pada hari Sabtu, 1 September 2024, setelah melalui perawatan yang penuh kontroversi dan kejanggalan.

Pria tersebut tiba di Puskesmas Woha pada Rabu, 28 Juli 2024, setelah dibawa oleh warga Sumba dalam kondisi kritis. Selama tiga hari perawatannya, pria tersebut menghadapi berbagai kendala serius. Dari awal, perawatan yang diterimanya sangat memprihatinkan: ia terpaksa mengandalkan air minum dari air kerang dan nasi basi, sementara pihak Puskesmas tidak menyediakan penanganan medis yang memadai.

Yang mengejutkan, setelah beberapa kali mengalami masalah buang air besar di dalam ruangan, almarhum akhirnya dipindahkan ke taman halaman Puskesmas, tepat di bawah pohon bunga. Di sinilah ia menghabiskan hari-harinya yang terakhir dengan kondisi yang semakin memburuk, bahkan sempat dilaporkan menghirup lem fox yang menyebabkan mabuk. Kontroversi semakin memanas ketika diketahui bahwa pihak Puskesmas tidak memberikan perawatan yang seharusnya diterima oleh seorang pasien dalam kondisi kritis.

Dokter Dewi, atau sering disapa Mimi, yang berhubungan dengan media mengklaim bahwa almarhum mengalami depresi. Namun, klaim ini menuai kritik tajam dari warga Lombok yang menduga bahwa masalah utama terletak pada kekurangan anggaran, yang mengakibatkan perawatan yang sangat minim. Mereka menuduh pihak Puskesmas tidak melakukan tindakan apa pun selama tiga hari almarhum dirawat, dengan alasan kekurangan dana dan hanya bisa pasrah meneteskan air mata saat diwawancarai.

Warga setempat yang datang ke lokasi merasa sangat terkejut dan marah, menganggap kejadian ini sebagai cermin buruk dari sistem kesehatan yang seharusnya melindungi semua pasien tanpa memandang status atau identitas. Mereka menyatakan bahwa almarhum layak mendapatkan perawatan yang layak dan humanis, bukan disimpan di taman dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Kasus ini memicu kemarahan publik dan menyoroti urgensi reformasi dalam sistem kesehatan, terutama mengenai penanganan pasien tanpa identitas. Investigasi mendalam diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi almarhum serta memperbaiki praktik di fasilitas kesehatan di seluruh negeri.

Dinas Kesehatan dan Bupati: Kasus Tragedi Puskesmas Woha Mengundang Tanggapan Kritis

Dinas Kesehatan: Tantangan dan Kegagalan dalam Penanganan Kasus Pria Tanpa Identitas
Kritik atas Perawatan yang Tidak Memadai:

Dinas Kesehatan harus mempertanggungjawabkan kekurangan dalam perawatan yang diterima oleh pria tanpa identitas di Puskesmas Woha. Perawatan minim, seperti konsumsi air kerang dan nasi basi, serta keputusan untuk menyimpan pasien di taman halaman Puskesmas, menunjukkan kegagalan dalam memberikan layanan kesehatan yang layak dan humanis.

Kekurangan Dana atau Sistem yang Buruk?: Pertanyaan mendasar muncul tentang apakah perawatan yang tidak memadai disebabkan oleh kekurangan anggaran atau ketidakmampuan sistem untuk menangani pasien dalam kondisi darurat. Dinas Kesehatan perlu memberikan penjelasan dan melakukan perbaikan sistematis untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.

Bupati: Tanggung Jawab dan Tindakan Kritis
Tanggung Jawab Terhadap Kesejahteraan Warga: Sebagai kepala daerah, Bupati harus bertanggung jawab atas kejadian memilukan ini. Tragedi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem kesehatan daerah dan memastikan bahwa setiap pasien, terlepas dari statusnya, menerima perawatan yang layak.

Evaluasi dan Tindakan Perbaikan: Bupati diharapkan melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan Puskesmas dan anggaran kesehatan. Ini termasuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang cukup dan prosedur yang memadai untuk menangani pasien dalam kondisi kritis.

Pengawasan dan Akuntabilitas: Meminta Bupati untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor kesehatan, serta menegakkan standar yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Kedua pihak—Dinas Kesehatan dan Bupati—dianggap memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan sistem kesehatan berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan serta perawatan yang layak bagi semua warga negara. Tindakan tegas dan reformasi yang segera diperlukan untuk memperbaiki sistem dan mencegah tragedi serupa di masa mendatang.

( Laporan BB)