Jurnal8.com|Makassar – Ketua DPP Lingkaran Independent Republik Indonesian (LIRI) Sulawesi Selatan, Andi Fajar S.H., kembali turun ke lapangan untuk memimpin konsolidasi dan aksi pada Jumat, 22 November 2024, di salah satu warkop di Jalan A.P. Pettarani, Makassar. Dalam pertemuan ini, ia menyerukan desakan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas sejumlah kasus besar yang menjadi sorotan masyarakat Sulawesi Selatan.

Proyek Rp 153 Miliar dan Dugaan Penyimpangan Sorotan utama Andi Fajar adalah proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 500 l/detik yang merupakan bagian dari Sistem Penjernihan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasa, Sulawesi Selatan. Proyek dengan anggaran fantastis mencapai Rp 153,12 miliar ini digarap oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel.

“Kami menduga ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek ini. Temuan dari tim investigasi kami akan segera kami bawa ke Kejaksaan Tinggi untuk ditindaklanjuti,” ujar Andi Fajar.

Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Parepare Andi Fajar juga menyinggung nama mantan Wali Kota Parepare (M.T.P.), yang tersandung kasus dugaan korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten Maros senilai Rp 6,3 miliar. Meski telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 2299 K/PID.SUS/2021, LIRI Sulsel mendesak penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan hingga ke akar-akarnya.

Gedung Pascasarjana UIN Alauddin: Proyek Miliaran Disorot Selain itu, LIRI Sulsel menyoroti dugaan korupsi dalam pembangunan Gedung Pascasarjana UIN Alauddin Makassar di Kampus II, Jalan H.M. Yasin Limpo. Berdasarkan data, total anggaran proyek ini mencapai:

Rp 3,81 miliar (TA 2019)

Rp 7,07 miliar (TA 2012)

Rp 14,86 miliar (TA 2022)

Desakan Tegas untuk Aparat Penegak Hukum Koordinasi Lapangan oleh anggota LIRI Sulsel, Sapar, menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut harus diperiksa dengan teliti oleh aparat penegak hukum.

“Kami meminta agar aparat memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek-proyek ini, baik yang ada di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, agar penyimpangan anggaran tidak dibiarkan begitu saja,” ujar Sapar

Sementara itu, Andi Fajar menegaskan kembali pentingnya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.
“Kami mendesak APH untuk tidak pandang bulu dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Jika hukum ditegakkan dengan tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat,” tegasnya.

Kejaksaan Tinggi Sulsel Merespons Di tempat terpisah, Irwan Somba dan Soetarmin dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel yang menerima perwakilan dari para demonstran mengatakan, “Apa yang disampaikan hari ini akan segera kami tindak lanjuti. Terkait Balai Prasarana, laporan baru masuk, dan akan diproses lebih lanjut.

Mengenai mantan Wali Kota Parepare, kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh pihak Polda, dan kami belum dapat mengambil alih. Sementara itu, untuk kasus Kampus UIN, kami sudah mulai masuk lapangan dan akan kami lanjutkan.”

“Teman-teman diminta untuk menyerahkan laporan resmi kepada kami, dan kami akan tindak lanjuti sesegera mungkin,” tambah Soetarmin.

Langkah Lanjut LIRI Sulsel telah mempersiapkan laporan resmi yang akan dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Masyarakat kini menanti aksi nyata dari para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang telah mencuat ini.

Laporan :icky

Editor : Angel

–