Jurnal8.com| Kasus penembakan polisi terhadap rekannya sendiri yang terjadi baru-baru ini menuai perhatian publik. Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma, meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan seluruh Kapolda agar melakukan tes kejiwaan (Teswa) secara rutin terhadap setiap personel polisi.
Menurut Salim, tes kejiwaan harus menjadi prioritas utama, dilakukan setidaknya setiap enam bulan sekali. Hal ini diperlukan untuk memantau kondisi mental personel, terutama mereka yang memiliki beban kerja berat atau sudah jenuh dengan rutinitas. “Tes kejiwaan sangat penting, selain psikotes saat seleksi masuk polisi. Ini untuk memastikan kelayakan mereka, terutama terkait kepemilikan senjata api,” ujar Salim melalui sambungan telepon, Sabtu (23/11/2024).
Salim juga mengkritisi sistem internal Polri yang dinilainya kurang mampu menyelesaikan berbagai kasus secara tuntas. Ia menilai, intervensi dari atasan kerap menjadi penyebab lambannya penanganan kasus yang seharusnya dapat segera diselesaikan. “Banyak kasus yang tidak terungkap karena adanya intervensi dari oknum atasan. Kadang, ada juga anggota Polri yang terlibat langsung dalam kejahatan atau melindungi pelaku kejahatan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin menurun,” tegasnya.
Kasus terbaru yang melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar, disebut Salim sebagai puncak gunung es dari berbagai masalah dalam institusi Polri. Insiden ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Jumat (22/11) pukul 00.43 WIB.
Salim, yang juga adik Mantan Wakabareskrim Polri Irjen Pol (P) Dr. H. Syahrul Mamma, SH., MH., berharap Polri segera berbenah agar kepercayaan masyarakat tidak hilang. Ia bahkan mengingatkan bahwa di tengah upaya bersih-bersih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di berbagai institusi pemerintahan, Polri harus memperbaiki kinerjanya. “Jika Polri tidak mampu berbenah, institusi ini bisa saja digabung dengan lembaga pemerintahan lain dan bukan lagi menjadi penegak hukum yang independen,” tambahnya.
Selain itu, Salim mendesak Kapolri untuk mengeluarkan Telegram (TR) yang menegaskan pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) bagi anggota Polri yang terbukti melanggar hukum. Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan efek jera. “Anggaran untuk prestasi anggota Polri sudah ada. Jadi, mereka yang bekerja sesuai prosedur tidak akan bermasalah. Namun, sering kali mereka justru diintervensi oleh oknum atasan yang bermental buruk. Inilah akar permasalahan yang sebenarnya,” jelasnya.
Sebagai wartawan senior di bidang kriminalitas, Salim berharap agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. “Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi Polri untuk terus memperbaiki diri,” pungkasnya. (*)
Laporan Sheva
Editor Icky
Leave a Reply