Wacana Pemindahan Polri ke Kemendagri atau TNI: Pro dan Kontra Mengemuka

Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, menilai usulan PDI-P untuk menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri berpotensi merusak hasil reformasi pasca-Orde Baru

Jurnal8.com| Makassar,- Usulan PDI-P untuk menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau TNI kembali memicu perdebatan publik.

Beberapa pihak menganggap langkah ini perlu untuk mencegah intervensi politik dalam pilkada, sementara yang lain menilai itu bisa merusak independensi Polri yang sudah dipisahkan dari militer pasca-Orde Baru.

Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma SH., MH, menanggapi wacana tersebut dengan menegaskan pentingnya menjaga independensi Polri. Menurutnya, jika Polri kembali digabung dengan TNI atau kementerian, ini bisa dianggap sebagai kemunduran dalam reformasi yang telah tercapai.

Farid juga mendukung polisi untuk dipersenjatai dalam menghadapi kejahatan modern seperti penggunaan senjata api dan bom, namun ia menekankan pentingnya seleksi ketat dan tes kejiwaan untuk memastikan senjata tidak disalahgunakan.

Polri, kata Farid, harus tetap independen agar dapat menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa tekanan politik atau kepentingan lain.

“Independensi Polri adalah kunci menjaga supremasi hukum,” ujar Farid, menekankan perlunya pengawasan dan reformasi lebih lanjut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Polemik ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi. (*)

Editor :Angel

 

Leave a Reply