Jurnal8.| Wajo – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo , Alamsyah mengklaim adanya peningkatan capaian retribusi sampah pada tahun 2024, dari Rp470 juta menjadi Rp599 juta atau setara dengan 115%. Meski demikian, komunitas lingkungan Kawan Hijau memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pengelolaan sampah yang dianggap masih jauh dari harapan publik.
Capaian yang Tidak Sejalan dengan Pelayanan
Sekretaris Komintas Kawan Hijau, Hendra, menyoroti bahwa peningkatan retribusi tersebut tidak sejalan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak titik tumpukan sampah yang belum tertangani dengan baik, terutama di jalur strategis seperti Jalur Dua Sengkang dan Jalan Sriwigading dan beberapa tempat lainya.
“Publik butuh pelayanan yang nyata, bukan sekadar angka capaian. Sampah masih berserakan di mana-mana, artinya peningkatan retribusi belum berdampak langsung pada kebersihan kota,” ujarnya.
Retribusi Pemakaian TPA Dinilai Belum Optimal
DLH juga menyebutkan bahwa retribusi pemakaian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar armada pemerintah mulai diterapkan tahun ini. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Namun, Kawan Hijau menilai kebijakan tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah.
“Kebijakan ini bagus, tapi implementasinya masih perlu pengawasan ketat. Sampah yang menumpuk di TPA menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan masih lemah,” tambah Hendra.
Baca juga :
DLH Wajo Klarifikasi, Tapi Masalah Sampah Masih Jadi PR Besar
Kendala Armada dan Manajemen
Kadis DLH Wajo mengakui bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan armada pengangkut sampah. Namun, Kawan Hijau menilai masalah ini lebih disebabkan oleh manajemen yang kurang efektif.
“Masalahnya bukan hanya armada, tapi bagaimana armada yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal. Penjadwalan yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat untuk memilah sampah bisa menjadi solusi,” terangnya
Edukasi dan Transparansi Dipertanyakan
Meski DLH mengklaim telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pemerintah kecamatan, Kawan Hijau menilai langkah ini belum optimal. Masyarakat masih menganggap sampah sepenuhnya sebagai tanggung jawab DLH, tanpa kesadaran bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana retribusi juga menjadi sorotan. Hingga kini, publik belum mendapatkan informasi jelas tentang alokasi dana tersebut.
Rekomendasi Kawan Hijau
Untuk mengatasi masalah ini, Kawan Hijau memberikan sejumlah rekomendasi:
1. DLH perlu mempublikasikan laporan penggunaan dana retribusi secara terbuka.
2. Optimalisasi armada dan jadwal pengangkutan sampah sebelum menunggu pengadaan armada baru.
3. Perluasan inovasi seperti bank sampah dan budidaya maggot dengan target yang jelas.
4. Peningkatan kerja sama dengan komunitas lingkungan untuk menciptakan solusi berbasis partisipasi publik.
5. Mekanisme pelaporan berkala dari kecamatan ke DLH terkait pengelolaan sampah.
Tantangan Ke Depan
Kadis DLH menyebutkan bahwa sebagian kewenangan pengelolaan sampah telah dilimpahkan ke kecamatan, namun tanpa mekanisme kontrol yang jelas, desentralisasi ini justru berpotensi menambah permasalahan.
“Masyarakat ingin melihat perubahan nyata, bukan sekadar wacana. Sampah adalah tanggung jawab bersama, dan DLH harus lebih transparan serta efektif dalam pelaksanaan kebijakan,” tutup Hendra
Publik kini menunggu langkah konkret dari DLH Wajo untuk menjawab permasalahan sampah yang semakin kompleks. Apakah peningkatan capaian retribusi benar-benar bisa membawa perubahan, atau hanya menjadi angka tanpa makna? Waktu yang akan membuktikan.
Laporan : Icky
Editor : Indah