Jurnal8.com | Makassar, 15 Januari 2025 – Proyek infrastruktur yang sering menjadi simbol kemajuan di sebuah daerah, kini justru menjadi ladang masalah yang merugikan publik. Di balik ambisi pembangunan yang menggebu-gebu, kualitas pekerjaan dan dugaan penyalahgunaan jabatan menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian serius.
Salah satu proyek yang sedang mendapat sorotan adalah pembangunan jalan yang berlangsung di beberapa wilayah, yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan.
Hadi Soetrisno, SH, seorang pengacara yang juga Ketua Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia Mandiri (YBH MIM), mengungkapkan bahwa masalah kualitas pekerjaan di proyek infrastruktur ini sangat mencemaskan.
Dalam perbincangannya, Hadi menekankan bahwa selain kualitas yang buruk, ada dugaan penyalahgunaan jabatan yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan proyek. “Proyek infrastruktur seharusnya menjadi aset yang menguntungkan masyarakat, namun jika tidak diawasi dengan baik, justru bisa menjadi beban,” ujarnya.
Proyek Infrastruktur yang Terjerat Masalah Kualitas
Dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek-proyek jalan yang telah dijalankan di beberapa daerah ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak. Tidak hanya itu, volume pekerjaan yang tidak terpenuhi menjadi masalah besar, yang bisa berujung pada kerusakan jangka panjang.
Hadi menyebutkan, banyak proyek jalan yang tidak layak digunakan dan bahkan berpotensi membahayakan pengendara. “Kualitas jalan yang buruk dapat berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan, dan ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Namun yang lebih memprihatinkan, masalah kualitas pekerjaan ini juga melibatkan dugaan penyalahgunaan jabatan dalam proses pengawasan proyek.
Hadi menduga bahwa pengawasan yang lemah atau bahkan diabaikan sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu yang terlibat dalam proyek tersebut. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah perpanjangan kontrak yang dilakukan tanpa mempertanggungjawabkan kualitas pekerjaan yang buruk.
Dugaan Penyalahgunaan Jabatan dan Korupsi
Dalam pandangan Hadi, penyalahgunaan jabatan bisa jadi menjadi akar permasalahan utama. Beberapa penyedia jasa yang gagal memenuhi standar kualitas tidak dikenai sanksi yang seharusnya, bahkan diberi kesempatan untuk memperpanjang kontrak.
“Tindakan ini jelas mencurigakan, dan bisa jadi ada kepentingan tertentu di balik keputusan untuk memperpanjang kontrak. Kami khawatir ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kontraktor yang tidak memenuhi kewajibannya,” kata Hadi dengan tegas.
Hal ini, menurut Hadi, berpotensi menambah kerugian negara dan menciptakan celah bagi praktik korupsi. Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan proyek publik adalah pelanggaran yang harus ditindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Rencana Langkah Hukum: Menuntut Akuntabilitas dan Transparansi
Sebagai upaya untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan ini, Hadi berencana melaporkan masalah ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. “Tidak hanya cukup dengan pengembalian dana, kami mendesak agar dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan proyek-proyek publik dapat berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Langkah hukum ini diambil untuk membuka jalan bagi perbaikan dalam sistem pengawasan proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan anggaran negara. Dengan begitu, diharapkan tidak ada ruang bagi praktek korupsi yang merugikan masyarakat.
Kasus Proyek di Kabupaten Barru: Kerugian Negara yang Tak Terhitung
Salah satu contoh kasus yang menonjol terjadi di Kabupaten Barru. Di sana, sejumlah proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 mengalami kekurangan volume pekerjaan yang berujung pada kerugian negara yang sangat besar. Temuan BPK mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak.
Hadi menyoroti lemahnya pengawasan yang terjadi selama proyek berlangsung, yang memungkinkan adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara. “Proyek-proyek yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita semua,” ujar Hadi.
Proyek yang paling mencolok adalah rekonstruksi jalan dan pembangunan gedung yang terjadi di beberapa titik. Kekurangan volume pekerjaan pada proyek-proyek ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga hampir setengah miliar rupiah.
Pentingnya Pengawasan yang Ketat dan Tindakan Tegas
Sebagai penutup, Hadi menekankan bahwa pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek pemerintah harus menjadi prioritas. “Proses pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan harus segera dievaluasi. Dana publik harus dikelola dengan bijaksana dan transparan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya langkah hukum yang diambil, diharapkan akan tercipta perubahan dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengutamakan integritas dan keberlanjutan untuk kepentingan bersama.
Rincian Temuan pada Proyek Jalan Kekurangan volume pekerjaan terbesar terjadi pada proyek rekonstruksi jalan di beberapa lokasi, di antaranya:
1. Ruas Kaerengenge-Watu (CV KKCM) dengan kekurangan jutaan.
2. Ruas Lajoangin-Bungoro (CV PKR) sebesar puluhan juta.
3. Jalan Kota Kecamatan Barru (CV CTS) mencapai ratusan juta.
4. Ruas Ballewe-Bungoro (CV IPA) dengan nilai kekurangan.
Temuan pada Proyek Gedung Kekurangan volume juga ditemukan pada proyek pembangunan gedung, seperti:
1. Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan (CV ABC), dengan nilai kekurangan puluhan juta.
2. Rehabilitasi Gedung Puskesmas (CV XYZ), dengan kekurangan puluhan juta.
Penyebab dan Dampak Kekurangan volume pekerjaan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan selama proses pelaksanaan proyek. Ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dengan realisasi di lapangan serta kurangnya pengujian mutu turut memperburuk situasi.
Laporan : Icky