Mengungkap Ketidaksesuaian di Proyek Rumah Susun ASN 4 IKN Nusantara: Temuan BPK dan Klarifikasi yang Diperlukan

Jurnal8.com| Makassar, 16 Desember 2024 – Proyek besar yang tengah menjadi sorotan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pembangunan Rumah Susun ASN 4, kini terjebak dalam masalah yang tak terduga.

Sebuah temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023 menyoroti adanya kekurangan pemotongan uang muka dalam pembayaran termin proyek yang dikerjakan oleh konsorsium PT Brantas Abipraya (Persero) – PT DD, KSO.

Proyek senilai Rp1,47 triliun ini dimulai pada Agustus 2023 dengan target penyelesaian pada Desember 2024. Dengan anggaran besar dan dampak jangka panjang bagi ASN yang akan menempati rumah susun di IKN, temuan ini pun menjadi sebuah perhatian serius bagi pengelola proyek, pihak pemerintah, serta masyarakat yang menginginkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Temuan yang Mengguncang

BPK, dalam laporan tahunannya, menemukan adanya potensi kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pemotongan uang muka yang seharusnya dipotong pada setiap termin pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Meski kontrak telah mencantumkan aturan yang jelas mengenai pemotongan uang muka, pembayaran termin tahun 2023 yang telah dilakukan tidak mencerminkan aturan tersebut.

Tidak hanya soal angka yang tak sesuai, namun temuan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai tata kelola anggaran negara yang dikelola dalam proyek ini. Apakah ada kelalaian atau ketidaksengajaan dalam pengelolaan uang muka? Ataukah hal ini mencerminkan adanya kebijakan internal yang tidak transparan?

Mencari Jawaban: Media Mata Publik Minta Penjelasan

Untuk mencari kejelasan atas temuan tersebut, Media Mata Publik, melalui surat konfirmasi yang dikirimkan ke PT Brantas Abipraya (Persero) – PT DD, KSO, meminta penjelasan mengenai sejumlah hal yang krusial. Di antaranya adalah:

Penyebab ketidaksesuaian pemotongan uang muka dalam pembayaran termin 2023, padahal hal tersebut sudah tercantum dalam kontrak.

Kebijakan internal yang diterapkan oleh PT Brantas Abipraya terkait pemotongan uang muka dan mengapa kebijakan ini tidak dijalankan di tahun 2023.

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan, termasuk komunikasi dengan PPK atau pihak terkait untuk mengatasi masalah ini dan mencegah potensi kerugian lebih lanjut.

Ismail Abdul Rahim, Pemimpin Umum Media Mata Publik, dalam suratnya menekankan pentingnya klarifikasi atas masalah ini agar publik mendapatkan informasi yang transparan dan akurat mengenai pengelolaan anggaran negara dalam proyek yang sangat besar dan strategis ini.

“Kami ingin memastikan bahwa proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga dikelola sesuai dengan ketentuan yang ada. Pihak terkait harus memberikan penjelasan secara terbuka,” ujarnya.

Kekhawatiran Mengenai Pengelolaan Anggaran Negara

Masalah pemotongan uang muka ini bukanlah isu sepele. Dalam proyek besar yang melibatkan anggaran negara seperti ini, setiap kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan uang muka dapat berujung pada pemborosan yang merugikan publik. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan proyek pemerintah yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Penting untuk diketahui bahwa uang muka adalah bagian dari perjanjian kontrak yang harus dipotong pada setiap termin pembayaran proyek. Ini adalah mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang telah tercapai. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka potensi penyalahgunaan anggaran pun semakin besar.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu elemen yang sering kali terabaikan dalam proyek besar adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dalam proyek Pembangunan Rumah Susun ASN 4 ini, diharapkan PT Brantas Abipraya (Persero) – PT DD, KSO dapat memperbaiki mekanisme pengelolaan uang muka pada pembayaran tahun 2024, memastikan hal serupa tidak terulang lagi.

Selain itu, Media Mata Publik menuntut agar langkah-langkah perbaikan dilakukan segera untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proyek ini dan pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan. Komunikasi yang baik antara kontraktor, PPK, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat.

Proyek Pembangunan Rumah Susun ASN 4 di IKN Nusantara adalah proyek yang sangat strategis. Pembangunan ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga soal bagaimana anggaran negara dikelola dengan baik dan benar.

Masalah pemotongan uang muka ini menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan dengan segera agar proyek ini bisa tetap berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui klarifikasi yang akan diberikan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) – PT DD, KSO, harapan besar agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara dapat terwujud. Sebab, proyek sebesar ini membutuhkan lebih dari sekadar konstruksi fisik, tetapi juga pengelolaan yang bersih dan profesional.

Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi dari pihak Kementerian PUPR serta Pejabat Pembuatan Komitmen.

Laporan Tim Jurnal8.com

—