Keterlambatan proyek Bea Cukai Provisi Sulsel mendapat sorotan dari PUKAT Sulsel. Peran PPK dinilai krusial dalam memastikan kelancaran proyek besar ini.

Jurnal8.com|Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan, Farid Mamma, SH., MH., menyoroti keterlambatan proyek pembangunan gedung Bea dan Cukai Sulawesi Selatan. Proyek senilai Rp39,15 miliar yang direncanakan selesai pada 31 Desember 2024 ini dianggap memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penyelesaian tepat waktu.

Menurut Farid, evaluasi menyeluruh terhadap penyedia jasa konstruksi, khususnya PT. Kanza Sejahtera selaku kontraktor pelaksana, sangat penting. Ia menekankan bahwa peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat strategis dalam memastikan kelancaran proyek.

“PPK harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan proyek ini. Jika ada keterlambatan, harus segera dilakukan evaluasi, termasuk tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran kontrak,” ujar Farid.

Tugas dan Tanggung Jawab PPK:
Farid juga menjelaskan bahwa PPK memiliki tanggung jawab besar, di antaranya:

1. Perencanaan dan Persiapan:

Menyusun rencana pengadaan barang/jasa dan memastikan semua dokumen pendukung siap.

Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2. Pelaksanaan dan Pengawasan:

Menandatangani kontrak dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal serta spesifikasi teknis.

Mengadakan Show Cause Meeting (SCM) jika ada keterlambatan untuk menentukan langkah perbaikan.

3. Penyelesaian Proyek:

Memeriksa hasil pekerjaan dan memastikan kualitas sesuai kontrak sebelum memberikan persetujuan pembayaran.

Memberikan sanksi atau memutus kontrak jika penyedia jasa melanggar ketentuan.

Sementara itu, Humas Bea Cukai Sulsel, Cahyadi, menjelaskan bahwa PPK belum dapat memberikan komentar karena masih sibuk menghadiri rapat.

Farid juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah. “Pengawasan ketat dan evaluasi objektif menjadi langkah penting agar proyek ini dapat diselesaikan sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.

PUKAT Sulsel mengimbau semua pihak yang terlibat dalam proyek ini untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, agar pembangunan Gedung Keuangan Negara berjalan sesuai rencana tanpa kendala yang merugikan publik. (Tim)